Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan

 p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246

 Vol. 1, No. 2 April 2020

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DALAM MENINGKATKAN PELYANAN PEMBERIAN FATWA RENCANA PENGARAHAN LOKASI DI DINAS TATA RUANG PERMUKIMAN KABUPATEN TASIKMALAYA

 

Basuki Rahmat

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) YPPT Priangan Timur Tasikmalaya

Email: ukitasik@gmail.com

 

Abstrak

Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Tasikmalaya salah satunya dilakukan melalui pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan Lokasi. Pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi merupakan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptip analisis, dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dalam meningkatkan pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya yang berhubungan dengan pengajuan fatwa rencana pengarahan lokasi, sehingga berjumlah 68 orang.Implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya yang di dasarkan kepada syarat-syarat pelaksanaan kebijakan, berpengaruh terhadap pencapaian pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya, dimana pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya meningkat.

 

Kata kunci: kebijakan, pemanfaatan tata ruang fatwa rencana pengarahan lokasi

 

Pendahuluan

Ketersediaan ruang di muka bumi ini yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara juga termasuk ruang didalam bumi, sebagai tempat manusia manusia dan sebagai manusia dan mahluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya tidak terbatas. Penataan ruang perlu dilakukan agar terwujud ruang yang aman, nyaman, dan kelanjutan yang dapat   mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi di Daerah Tingkat II Tasikmalaya bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan pengadaan dan penggunaan tanah/lahan bagi kepentingan pembangunan, perlu tersusun dan terkendalinya rencana peruntukan tanah/lahan secara terpadu agar penggunaannya dapat lebih terjamin. Dan guna mempertahankan keseimbangan lingkungan dan untuk terciptannya tertib pembangunan sesuai dengan pola dasar pembangunan daerah dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan perlu adanya pengendalian dan pengawasan terhadap stiap pemakai tanah/lahan.

Objek pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi adalah lokasi yang di rencanakan untuk kegiatan pembangunan baik pemerintahan/ perkantoran, kegiatan usaha, industry, perumahan dan pergudangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perhutanan maupun kepariwisataan dan social.

Subjek pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi adalah setiap orang atau badan hukum/badan usaha yang memerlukan fatwa rencana pengarahan lokasi

Fatwa rencana pengarahan lokasi berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali atas dasar permohonan yang bersangkutan. Untuk memperoleh fatwa rencana pengarahan lokasi sebagaimana dimaksud pasal 3 dalam Perbup Nomor 7 Tahun 1997 pasat 4 (empat) ayat (1) bahwa pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

Biaya Administrasi dan Retribusi tercantum dalam pasal 7 Perbup Nomor 7 Tahun 1997 bahwa setiap pemohon fatwa rencana pengarahan lokasi wajib membayar retribusi sesuai dengan rencana penggunaan dan luas lahan yang dimohon. Kepada pemohon untuk penggunaan lahan bagi peruntukan industri, perumahan yang dibangun para pengembang, pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan dan kepariwisataan disamping dikenakan retribusi berdasarkan peraturan Daerah ini dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- sedangkan untuk kegiatan perdagangan atau jasa dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 15.000,-.

Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Tasikmalaya salah satunya dilakukan melalui pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan Lokasi. Pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi merupakan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh  Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya.

Adanya otonomi daerah dan dilakukannya undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menuntut terutama Kota dan Kabupaten untuk membuktikan bahwa mereka mampu untuk mengurus daerahnya sendiri. Bukti yang dapat diberikan Pemerintah Daerah salah satunya adalah dengan pemberian pelayanan publik yang optimal yang dapat dirasakan langsung oleh   masyarakat. Hal ini Sejalan dengan yang dijelaskan (Moenir, 2010) tentang pelayanan bahwa “proses pemenuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung”. Jadi dengan demikian aktivitas pemberian pelayanan yang diberikan aparat pelayanan harus terjadi secara langsung secara langsung secara fisik, bertemu langsung dan produk dari pelayanan itu harus juga diterima secara langsung oleh masyarakat.

Pelayanan publik yang merupakan salah satu isu strategis saat ini, karena tingkat kualitas pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dalam kehidupan ekonomi perbaikan pelayanan akan memperbaiki iklim investasi yang amat diperlukan oleh bangsa Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dalam kehidupan politik, perbaikan pelayanan publik akan mempunyai implikasi yang luas terutama dalam tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dalam rangka memenuhi berbagai tuntutan akan pemberian pelayanan, maka semakin ditingkatkannya kesepian dan kemampuan aparatur, dan tidak timbul  kesenjangan antar tuntutan masyarakat dengan kesiapan dan kemampuan aparatur, dalam melaksanakan fungsi pelayanannya sehingga dapat menciptakan pelayanan kepada masyarakat dengan baik (Edwards, 1980). mengemukakan bahwa ada empat syarat yang dibutuhkan bagi suksesnya suatu pelaksanaan kebijakan yaitu : 1). Komunikasi, 2). Sumber daya atau sikap pelaksana, 3). Disposisi, 4). Struktur  Birokrasi.

Mengenai hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara mengemukakan bahwa :

“Pelayanan Publik adalah pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi tata lembaga lain yang tidak termasuk badan swasta, yang tidak berorientasi pada laba (profit). Pelayanan ini, menurut Keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum disebut disebut dengan pelayanan umum” ( Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, No. 81 Tahun 1993 ).

 

Paradigma pelayanan publik mengandung esensi penyelenggaraan pelayanan Dinas kepada masyarakat dalam rangka mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan. Pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan public adalah pelayanan yang diberikan kepada semua masyarakat yang merupakan hak masyarakat untuk memperolehnya, kewajiban dari pemerintah untuk melayani semua tanpa kecuali, dalam arti tidak ada perlakuan diskriminatip dalam pelayanan. Tjokroamijoyo (1988 : 114) mengemukakan bahwa “ Pelayanan publik merupakan implementasi kebijakan formal berdasarkan regulasi Peraturan perundang–undangan, keputusan eksekutif dan lain–lain) yang sah atau legal dan mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa dan mengikat.

Contoh pelayanan kartu tanda penduduk, pendidikan, transportasi, pembuatan akta kelahiran, pembuatan izin mendirikan bangunan dan lain – lain. Dalam penelitian ditemukan beberapa permasalahan dalam pelayanan pemberian fatwa rencana   pengarahan lokasi yang tidak sesuai antara peraturan daerah dan kenyataan di lapangan sebagai berikut  :

1.      Tidak sesuainya jumlah target dengan realisasi kinerja pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi, artinya target kinerja tidak tercapai. Hal ini dapat dilihat dari  kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 jumlah realisasi pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi hanya 70 sampai dengan 80 % dari target yang telah ditetapkan.

2.      Penerapan rencana tata ruang yang belum optimal, dimana sering terjadi lokasi peruntukan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada.

3.      Kurang memadainya dana Operasional pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi.

4.      Kurang memadainya fasilitas bagi kelancaran pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi

5.      Belum memadainya jumlah aparat yang mengelola pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya.

6.      Para petugas yang masih minim dari skill (Keterampilan) dalam mengelola pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi.

7.      Lamanya waktu dalam memproses pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi.

8.      Tidak sesuainya biaya untuk pembuatan fatwa rencana pengarahan lokasi yang adan di Perbup dengan kenyataan dilapangan karena adanya ulah nakal aparat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh permasalahan yang terjadi, yang dituangkan dalam bentuk penelitian dengan  judul : “Implementasi Kebijakan Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Meningkatkan Pelayanan Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya”. Dimana adanya ketidak sesuaian antara aturan yang ada dengan kenyataan dilapangan, baik dari segi biaya, waktu dan lain sebagainya.

 

Metode Penelitian

               Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang memusatkan diri pada pemecahan. Mula–mula dikumpulkan, disusun, dijelaskan untuk kemudian dianalisa (Surakhmad, 1990 : 140), ciri-ciri metode deskriptif adalah :

1)   Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual.

2)   Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian  dianalisa (sering juga disebut metode analisa).

 

Hasil dan Pembahasan

1.    Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan hasil keseluruhan pembahasan mengenai pelaksanaan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dalam meningkatkan pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dalam meningkatkan pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi telah dilaksanakan dengan didasarkan kepada syaray-syarat pelaksanaan kebijakan, namun syarat-syarat pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Untuk mengetahui lebih jelasnya akan peneliti sajikan rekapitulasi data hasil penelitian melalui angket pada table di bawah ini.

Tabel 1

Rekapitulasi Pelaksanaan Kebijakan tentang

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Syarat-Syarat Kebijakan

No

Indikator Variabel Bebas

Frekuensi (f)

Presentase

1.

Komunikasi

  Kejelasan perintah dalam      menjabarkan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

   Frekuensi rapat-rapat yang membahas kebijakan, harus selalu diikuti oleh pelaksana kebijakan.

   Pengguna media komunikasi secara optimal

 

43

 

 

 

21

 

 

 

37

 

63,24

 

 

 

30,88

 

 

 

54,41

2.

Sumber Daya

  Tersedianya unsure pelaksana dengan jumlah yang sesuai dengan tugas yang harus dilaksanakan

   Tersedianya biaya atau dana yang sesuai dengan jumlah yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan

   Tersdianya sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya

 

  Tersediannya rencana tata ruang yang dimiliki yang menunjang pelaksana kebijakan  

 

9

 

 

 

6

 

 

 

8

 

 

 

 

43

 

13,24

 

 

 

8,82

 

 

 

11,77

 

 

 

 

63,24

3.

Disposisi

   Adanya kesadiaan dari para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan sebagai tugasnya

   Adanya kesediaan untuk bekerjasama diantara para pelaksana kebijakan maupun dengan masyarakat

 

52

 

 

 

44

 

76,47

 

 

 

64,70

4.

Struktur Birokrasi

   Pembagian kerja atau tugas yang jelas

   Tiap pegawai melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing

   Pertanggung jawaban dari pelaksana tugas yang telah dilakukan

 

37

 

39

 

 

41

 

54,41

 

57,35

 

 

6029

 

Jumlah

380

558,82

Rata-rata

 

46,57

Hasil Penelitian Pebruari 2016

Berdasarkan tabel tersebut diatas, terlihat adanya 4 syarat pelaksanaan kebijakan dengan 12 indikator.Hasil kategori jawaban responden tersebut dari setiap jawaban yang diinginkan pada setiap indikator nilainya dalam bentuk presentase. Semua kategori jawaban dijumlahkan secara keseluruhan, kemudian di bagi 12 indikator, dengan hasil sebagai berikut:

558,82

   12

=

 

46,57 %

Berdasarkan data tersebut, maka dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan tentang pengendalian pemanfaatan ruang di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya dengan berdasarkan pada syarat-syarat pelaksanaan kurang baik. Ini terlihat dari persentase rata-rata jawaban responden yang hanya mencapai 46,57 % dan berada pada kriteria pngukuran kurang baik yakni antara nilai 40 % - 55 %.

2.    Pelayanan Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya

a.    Terlaksananya pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi oleh aparat pelaksana melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan.

Upaya untuk meningkatkan pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya salah satunya adalah dengan ditetapkannya mekanisme dan prosedur tertentu dalam memproses pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi, sehingga setiap aparat pelaksana yang menangani pelayanan pemebrian fatwa rencana pengarahan lokasi dalam melaksanakan tugasnya haruslah melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya diperoleh keterangan bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi setiap pegawai selalu melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan. Namun untuk mengetahui bagaimanakah keadaan yang sebenarnya apakah setiap pegawai dalam memproses pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang di tetapkan, akan peneliti sajikan data hasil penelitian melalui angket pada table di bawah ini.

Tabel 2

Tanggapan Responden tentang Proses Pelayanan Pemberian Fatwa

Rencana Pengarahan Lokasi oleh Pelaksana sesuai dengan Mekanisme dan Prosedur yang telah Ditetapkan

n = 68

No

Alternatif Jawaban

Frekuensi (f)

Presentase (%)

1

Selalu di laksanakan

47

69,12

2

Kadang kadang dilaksanakan

18

26,47

3

Tidak pernah dilaksanakan

3

4,41

Jumlah

68

100,00

Hasil penelitian Pebruari 2016

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa sebanyak 47 responden atau sebanyak 69,12 % dari responden menyatakan bahwa proses pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi oleh para pelaksana selalu di laksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah di tetapkan, sedangkan sebanyak 28 responden atau 26,47 % dari responden menyatakan bahwa proses pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi oleh para pelaksana kadang-kadang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan, serta untuk alternative ketiga yakni proses pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi oleh para pelaksana tidak pernah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan mendapat tanggapan dari 3 responden atau 4,41 %.

Dari data tersebut diatas, terlihat bahwa proses pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi oleh para pelaksana sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan cukup baik dilaksanakan. Ini didasarkan pada pendapat responden yang menyatakan proses pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi oleh para pelaksana selalu dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan mendapat tanggapan dari 47 responden atau 69,12 %.

Indikator lain dari pelaksana mekanisme dan prosedur pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi adalah kesesuian permohonan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi adalah kesesuaian permohonan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Bersarakan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya diperoleh keterangan bahwa dalam upayaa meningkatkan pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi setiap permohonan selalu sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Namun untuk mengetahui bagaimanakah keadaan yang sebenarnya, apakah setiap permohonan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi selalu sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, akan peneliti sajikan data hasil penelitian melalui angket pada tabel di bawah ini.

Tabel 3

Tanggapan Responden tentang Permohonan Pemberian Fatwa

Rencana Pengarahan Lokasi sesuai dengan Rencana Rata Ruang yang telah Ditetapkan

n = 68

No

Alternatif Jawaban

Frekuensi (f)

Presentase (%)

1

Selalu

46

67,65

2

Kadang kadang

16

23,53

3

Tidak pernah

6

8,82

Jumlah

68

100,00

Sumber : Hasil Penelitian Februari 2016

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa sebanyak 46 responden atau sebanyak 67,65 % dari responden menyatakan bahwa proses pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi, permohonanya selalu sesuai dengan rencana tata ruang yang telah di tetapkan, sedangkan sebanyak 16 responden atau 23,53 % dari responden menyatakan bahwa proses pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi, permohonannya kadang-kadang sesuai dengan rencata tata ruang yang telah ditetapkan. Serta untuk alternative ketiga yakni proses pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi, permohonannya tidak pernah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah di tetapkan mendapat tanggapan dari 6 responden atau 8,82%. 

Dari data tersebut diatas, terlihat bahwa proses pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi, permohonan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah di tetapkan dilaksanakan dengan cukup baik. Ini didasarkan pada pendapat responden yang menyatakan proses pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi permohonannya selalu seuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan mendapat tanggapan dari 46 responden atau 67,65 %.

Indikator lainnya dari Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Meningkatkan Pelayanan Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi dari pelekasana mekanisme dan prosedur pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi adalah proses kerja aparat pelaksana melakukannya dengan tertib administrasi yang baik dan teratur.

b.   Hasil Kerja atau Kinerja Aparatur Pelaksana Pelayanan Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi

Indikator lain dari bagaina meningkatkan pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman adalah hasil kerja atau kinerja aparataur pelaksananya, salah satunya adalah aparat pelaksana dalam memproses pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi yang tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman diperoleh keterangan bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi para aparat pelaksana dalam meprosesnya selalu tepat waktu. Namun untuk mengetahui bagaimanakah keadaan yang sebenarnya, apakah setiap aparat pelaksana dalam memproses pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi selalu tepat waktu, akan peneliti sajikan data hasil penelitian melaui angket pada table di bawah ini.

Tabel 4

Tanggapan Responden tentang Setiap Aparat Pelakana dalam Memproses Pelayanan Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi Tepat Waktu

n = 68

No

Alternatif Jawaban

Frekuensi (f)

Presentase (%)

1

Selalu

37

54,41

2

Kadang kadang

25

36,77

3

Tidak pernah

6

8,82

Jumlah

68

100,00

Sumber : Hasil Penelitian Februari 2016

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa sebanyak 37 responden atau sebanyak 54,41 % dari responden menyatakan bahwa proses pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi para aparat pelaksana dalam memproses pelayanannya sesuai tepat waktu, sedangkan sebanyak 25 responden atau 36,77 % dari responden menyatakan bahwa proses pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi, aparat pelaksana dalam meprosesnya kadang-kadang tepat waktu. Serta untu alternatif ke tiga yakni proses pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi, aparat pelaksana dalam meprosesnya tidak pernah tepat waktu mendapat tanggapan dari 5 responden atau 8,82 %.

Dari data tersebut diatas, terlihat bahwa proses pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi para aparat pelaksana dalam memprosesnya tepat waktu dilaksanakan kurang baik. Ini di dasarkan pada pendapat responden yang menyatakan proses pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi, aparat pelaksana dalam memprosenya tepat waktu mendapat tanggapan dari 37 responden atau 54,41 %.

Indikator lainnya dari bagaimana meningkatkan pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman adalah hasil kerja atau kinerja aparatur pelaksananya, adalah realisasu jumlah pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Bedasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya diperoleh keterangan bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi, realisasi jumlah pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi sesuai dengan target yang telah di tetapkan. Namun untuk mengetahui bagaimanakah keadaan yang sebenarnya, apakah realisasi jumlah pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan peneliti sajikan data hasil penelitian melaui angket pada tabel di bawah ini.

Tabel 5

Tanggapan responden tentang setiap aparat pelakana dalam memproses pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi tepat waktu

n = 68

No

Alternatif Jawaban

Frekuensi (f)

Presentase (%)

1

Selalu

16

23,53

2

Kadang kadang

17

25,00

3

Tidak pernah

35

51,48

Jumlah

68

100,00

Sumber : Hasil Penelitian Februari 2016

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa sebanyak 16 responden atau sebanyak 23,53 % dari responden menyatakan bahwa realisasi jumlah pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi selalu sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan sebanyak 17 responden atau 25 % dari responden menyatakan bahwa realisasi jumlah pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi kadang-kadang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Serta untuk alternatif ke tiga yakni realisasi jumlah pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi tidak pernah sesuai dengan target yang telah ditetapkan mendapat tanggapan dari 35 responden atau 51,47 %. 

Dari data tersebut di atas, terlihat bahwa realisasi jumlah pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan tidak baik. Ini di dasarkan pada pendapat responden yang menyatakan realisasi jumlah pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi selalu sesuai dengan target yang telah di tetapkan mendapat tanggapan dari 16 responden atau 23,53 %.

Untuk memperjelas uraian yang merupakan hasil penelitian bagaimana meningkatkan pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi yang dilakukan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya akan peneliti kemukakan rekapitulasi data hasil penelitian melalui angket pada tabel di bawah ini.

Tabel 6

Rekapitulasi Penilaian Variabel Pelayanan Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi

No

Indikator Variabel Terikat

Frekuensi (f)

Presentase (%)

1

Pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi oleh aparat pelaksana melalui mekanisme dan prosedur yang telah di tetapkan

47

69,12

2

Kesesuaian permohonan fatwa rencana pengarahan lokasi dengan rencana tata ruang yang ada

46

67,65

3

Tata tertib administrasi yang baik dan teratur dalam proses kerja aparat pelaksana

37

54,41

4

Prose pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi oleh para aparat pelaksana dengan tepat waktu

 

37

54,41

5

Realisasi jumlah pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi sesuai dengan target yang telah ditentukan

16

23,53

Jumlah

183

269,12

Rata-rata

 

53,82

Sumber : Hasil Penelitian Pebruari 2016

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya baik.  Ini terbukti dari semua kategori jawaban apabila dengan jumlah secara keseluruhan kemudian dibagi 5 indikator, hasilnya adalah sebagai berikut :

269,12

     5

=

53,82 %

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya cukup baik. Ini terlihat dari rata rata persentase penilaian yang hanya mencapai 53,82 %.

3.    Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Meningkatkan Pelayanan Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya

Dalam analis dan pembahasan mengenai keterkaitan variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan variable Meningkatkan Pelayanan Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya, dilakukan perhitungan kategori indek jawaban responden pada masing-masing item pertanyaan angket ke dalam tabulasi silang dengan terlebih dahulu menerapkan kategori indeksnya.

Sedangkan untuk mengetahui skala ordinal dari tiap alternatif jawaban menggunakan rumus menurut (Sugiyono, 1993), sebagai berikut :

 

I

=

Bn – BI

    O

Ket :           

Bn = Skor tertinggi (dihitung berdasarkan perkalian antara nilai tertinggi yaitu 5 dengan banyaknya pertanyaan).

BI = Skor terendah dihitung berdasarkan perkalian antara nilai terendah yaitu 1 dengan banyaknya pertanyaan).

O = Penilaian tertinggi

Jadi, untuk perhitungan variabel bebas dengan 9 pertanyaan.

I

=

Bn – BI

    O

I = (3 X 9) – (1 X 9)

  3

I = 27 – 9

        3

I = 18

      3

I = 6

Tabel 7 Nilai Indek

Nilai Indek

Kategori

Kategori

9   – 15

Sangat rendah

Sangat tidak optimal

15 – 21

Rendah

Tidak optimal

21 – 27

Sedang

Cukup optimal

27 – 33

Tinggi

Optimal

33 – 39

Sangat tinggi

Sangat optimal

Sedangkan untuk variabel terikat dengan 5 pertanyaan :

I

=

Bn – BI

    O

I = (3 X 5) – (1 X 5)

  3

I = 15 – 5

        3

I = 10

      3

I = 3,3

Tabel 8 Tabel Indek

Nilai Indek

Kategori

Kategori

5   – 8,3

Sangat rendah

Sangat tidak optimal

8,3 – 11,6

Rendah

Tidak optimal

11,6 – 14,9

Sedang

Cukup optimal

14,9 – 18,2

Tinggi

Optimal

18,2 – 21,5

Sangat tinggi

Sangat optimal

Selanjutnya untuk mengetahui hasil perhitungannya, dapat dilihat pada tabulasi silang berikut ini :

Tabel 9

Tabulasi Silang

n = 68

Implementasi Kebijakan

Pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi

T

S

R

 

 

f

%

f

%

F

%

f

%

T

25

36,76

10

14,4

2

3,25

37

54,41

S

10

15.30

5

8,10

3

3,7

18

26,47

R

10

15,10

3

4,2

‘-

‘-

13

19,12

Jumlah

44

 

18

 

6

 

68

100

Hasil penelitian Pebruari 2016

Berdasarkan tebel 9 diatas, menunjukan bahwa implementasi kebijakan tentang pengendalian pemanfaatan ruang kategori tinggi sebanyak 25 responden (36,76%), untuk kategori implementasi kebijakan tentang pengendalian pemanfaatan ruang terhadap pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi kategori sedang sebanyak 10 responden (14,4%), untuk kategori implemnetasi kebijakan tentang pengendalian pemanfaatan ruang terhadap pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi kategori rendah sebanyak 2 responden (3,25%).

Untuk implementasi kebijakan tentang pengendalian pemanfaatan ruang  terhadap pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi kategori sedang sebanyak 10 responden (10,30%), untuk implementasi kebijakan tentang pengendalian pemanfaatan ruang terhadap pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi kategori sedang sebanyak 5 responden (8,10%), untuk implementasi kebijakan tentang pengendalian pemanfaatan ruang terhadap pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi kategori rendah sebanyak 3 responden (3,7%).

Untuk Implementasi kebijakan tentang pengendalian pemanfaatan ruang terhadap pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi kategori rendah sebanyak 10 responden (15,10%), untuk implementasi kebijakan tentang pengendalian pemanfaatan ruang terhadap pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi kategori sebanyak 3 reponden (4,42%).

Dari uraian diatas, dapat diketahui nilai paling dominan dari kedua variabel tersebut adalah 36,76%, yaitu implementasi kebijakan tentang pengendalian pemanfaatan ruang terhadap pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi dengan kategori tinggi.

Dengan demikian bahwa pelaksanaan kebijaksanaan tentang pengendalian pemanfaatan ruang di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya cukup melaksanakan kebijaksanaan sehingga pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman cukup baik.

Apabila kita lihat uraian diatas, maka jelas bahwa pelaksanaan tentang kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang sangat penting dalam meningkatkan pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya, dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan yakni, Jika implementasi kebijakan pemerintah tentang pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan syarat-syarat pelaksanaan kebijakan, maka pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya meningkat teruji secara empirik .

 

Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya menerapkan syarat-syarat pelaksanaan kebijaksanaan, apabila dilihat dari syarat-syarat pelaksanaan kebijaksanaan. Ini didasarkan kepada hasil analisis data yang diperoleh mencapai 46, 57 % dan berada dalam kriteria 40 % - 55 %.

Pelayanan fatwa rencana pengarahan lokasi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya meningkat, dari data variabel terikat dapat disimpulkan bahwa pelayanan fatwa rencana pengarahan lokasi meningkat. Ini di dasarkan pada hasil analisis dari variabel terikat mencapai 53,82 % .

Implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya yang di dasarkan kepada syarat-syarat pelaksanaan kebijakan, berpengaruh terhadap pencapaian pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya, dimana pelayanan pemberian fatwa rencana pengarahan lokasi di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya meningkat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFI

 

Arikunto, S, 2006 Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), Rineka Cipta, Jakarta.

 

Djaenuri, H.M. Aries, 1995, Manajemen Pelayanan Publik, Bandung : IIP Press.

 

Dwiyanto, Agus, 1995.  Penelitian Kerja Organisasi Pelayanan Publik, Yogyakarta, Fisipol UGM.

 

Edward III, George C, 1980, Implementing Public Policy – washingtin DC, Congressional Quartely.

 

Efendi, Sofyan, 1986. Pelayanan Publik Pemerataan dan Administrasi Negara, Jakarta, Prisma LP3ES.

 

Gie, The Liang, Drs, 1972 Kamus Administrasi, Jakarta, Gunung Agung.

 

Hoogerwerf, A. 1983, Ilmu Pemerintahan, Jakarta. Erlangga.

 

Jones, Charles O, 1996, Pengantar Kebijakan Publik, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

 

Mas’oed, Mokhtar. 1999, Politik Birokrasi dan Pembangunan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

 

Moenir, HAS. 1995, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta, Bina Aksara.

 

Osborne dan Galler, 1996.Mewirausahakan Birokrasi.  Jakarta, PT, Pustaka Buana Pressindo.

 

Pamudji, 1994.Profesionalisme Aparatur Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. Widjayapraja No. 19 Tahun III. Jakarta, IIP Press.

 

Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 tahun 1997 tentang Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya.

 

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 31 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya.

 

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 tahun 2005 tentang Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya.

 

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

 

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 tahun 1997 tentang Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya

 

Prof. Dr. Lijan Poltak Sinambela, dkk, 2006, Reformasi Pelayanan Publik, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

 

Santoso, A, 1998.Analisa Kebijakan Publik, Masalah dan Pendekatan, Jurnal Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta.

 

Sugiyono, 1993, Metode Penelitian Administrasi, Bandung, CV. Alfabeta.

 

Sugiyono, 2002, Statistika Untuk Penelitian, Bandung, CV. Alfabeta.

 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang