Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Wujud Civil Society dalam Pembangunan Lokal di Kelurahan Poris Plawad Utara, Kota Tangerang

Authors

  • Renaldy Renaldy Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Yuppentek Indonesia, Indonesia
  • Sahrul Riyadi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Yuppentek Indonesia, Indonesia
  • Devina Ratna Suryani Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Yuppentek Indonesia, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v7i1.1032

Keywords:

LPM, Civil Society, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Lokal, Demokrasi Lokal

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai wujud civil society dalam mendorong partisipasi masyarakat serta memperkuat proses pembangunan dan demokrasi lokal di Kelurahan Poris Plawad Utara, Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus LPM, aparat kelurahan, serta masyarakat yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPM berperan sebagai mediator aspirasi warga, penggerak partisipasi masyarakat, serta mitra pemerintah kelurahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Peran tersebut mencerminkan fungsi civil society dalam membuka ruang partisipasi dan dialog antara masyarakat dan pemerintah. Namun demikian, peran LPM belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya kelembagaan dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan dukungan kebijakan pemerintah diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan legitimasi peran LPM sebagai civil society di tingkat lokal

References

Cohen, J. L., & Arato, A. (2020). Civil society and political theory. In Crime, Inequality and the State (pp. 628–631). Routledge.

Diamond, L. (1994). Rethinking civil society: Toward democratic consolidation. Journal of Democracy, 5(3), 4–17.

Diamond, L. (1999). Developing democracy: Toward consolidation. JHU press.

Edi, S. (2008). Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.

Ife, J. (2013). Community development in an uncertain world. Cambridge University Press.

Putnam, R. D., & Goss, K. A. (1995). Robert D. Putnam. Bowling Alone: America�s Declining Social Capital, Journal of Democracy, 6(1), 65–78.

Putnam, R. D., Nanetti, R. Y., & Leonardi, R. (1994). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy.

Solekhan, M. (2012). Penyelenggaraan pemerintahan desa: berbasis partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas. Setara.

Suharto, E. (2015). Analisis kebijakan publik: panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020a). Economic Development. Thirteenth Edition. In Pearson (Issue 13th Edition).

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020b). Economic Development (13th ed.). Pearson.

Downloads

Published

2026-04-10

How to Cite

Renaldy, R., Riyadi, S., & Suryani, D. R. (2026). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebagai Wujud Civil Society dalam Pembangunan Lokal di Kelurahan Poris Plawad Utara, Kota Tangerang. JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 7(1), 166–173. https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v7i1.1032

Citation Check

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.